Padang, Cipeh.id — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan seluruh kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang, Selasa (13/1/2026).
Pertemuan tersebut bertujuan menghimpun masukan daerah guna mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumbar.
Dalam arahannya, Tito menegaskan bahwa pemerintah pusat sejak awal telah melakukan mobilisasi nasional untuk menangani dampak bencana, termasuk di Sumbar. Mobilisasi itu melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah (Pemda).
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumbar. Tito ditunjuk sebagai ketua Satgas.
“Sejak menerima penugasan, kami langsung melakukan konsolidasi dengan kementerian dan lembaga terkait, serta memetakan kondisi kabupaten/kota terdampak bersama pemerintah daerah,” ujar Tito.
Ia menekankan pentingnya memulai penanganan dari pemetaan masalah yang akurat. Menurutnya, kejelasan data dan persoalan di lapangan akan sangat menentukan efektivitas strategi penanganan.
“We have to start from problem. Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, makin baik strategi yang kita susun,” jelasnya.
Berdasarkan data awal, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana. Namun, hasil rapat serta pemantauan melalui dashboard kebencanaan menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintahan daerah telah kembali berjalan normal.
“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif cukup menggembirakan. Dari 16 kabupaten/kota terdampak, hampir semuanya sudah hijau, artinya roda pemerintahan kembali berjalan,” kata Tito.
Dalam forum tersebut, Mendagri kembali memastikan berbagai indikator pemulihan, mulai dari jalannya pemerintahan, pelayanan publik dasar, akses jalan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Ia juga menyoroti ketersediaan kebutuhan vital seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, air bersih, internet, dan gas LPG.
Tito meminta kepala daerah menyampaikan masukan secara rinci, terutama terkait Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), agar pemerintah pusat dapat bertindak lebih tepat sasaran.
“Kita ingin detail titiknya. Sampaikan di R3P. Sehingga nanti bisa kami teruskan ke kementerian terkait, Menteri PU, Menteri Kesehatan, dan lainnya, supaya semua bergerak,” tuturnya.
Meski kondisi secara umum menunjukkan perkembangan positif, Tito mengidentifikasi sejumlah daerah yang masih membutuhkan perhatian lebih, yakni Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Masukan dari daerah tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Satgas di tingkat nasional.
“Yang belum pulih sepenuhnya akan kita kendalikan lagi. Secepat mungkin kita keroyok bersama-sama,” tegas Tito.
Forum ini merupakan agenda lanjutan Mendagri dalam menyerap masukan dari daerah terdampak bencana. Sebelumnya, Tito juga memimpin pertemuan serupa dengan para kepala daerah di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala BNPB Suharyanto, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan, unsur Forkopimda Provinsi Sumbar, serta seluruh bupati dan wali kota se-Sumatera Barat. (**)
