LIMAPULUH KOTA, CIPEH.ID — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menyoroti peningkatan angka pengangguran dan melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah dalam pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (23/6/2026).
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PPP DPRD Limapuluh Kota, Syafril, S.Ag, yang menilai kondisi perekonomian daerah perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Menurut Syafril, pertumbuhan ekonomi Limapuluh Kota pada 2025 tercatat sebesar 3,46 persen, menurun dibanding beberapa tahun sebelumnya yang selalu berada di atas 4 persen sejak 2022. Selain itu, angka pengangguran juga mengalami kenaikan dari 3,68 persen menjadi 3,78 persen.
“Pertumbuhan ekonomi kita terjun bebas sejak 2022 yang tidak pernah kurang dari 4 persen. Selain itu, kami juga menyorot terjadinya peningkatan pengangguran dari 3,68 persen menjadi 3,78 persen. Dua hal ini harus menjadi bahan evaluasi serius oleh pemerintah daerah,” ujar Syafril.
Meski demikian, Fraksi PPP mengapresiasi sejumlah capaian yang diraih pemerintah daerah, di antaranya penurunan angka kemiskinan dari 27,72 persen pada 2024 menjadi 24,61 persen pada 2025 serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Namun, Syafril menilai capaian tersebut belum cukup karena posisi Limapuluh Kota masih berada di kelompok bawah dalam peningkatan IPM di Sumatera Barat.
“Fraksi PPP berharap seharusnya kita berada di lima besar terbaik. Ini harus menjadi catatan kita bersama,” katanya.
Dalam pandangannya, Fraksi PPP menegaskan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya pengangguran harus menjadi fokus evaluasi pemerintah daerah ke depan.
Fraksi tersebut juga mendorong penguatan sinergi antara eksekutif dan legislatif agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Selain aspek ekonomi, Fraksi PPP turut menyoroti berbagai persoalan sosial yang dinilai memerlukan perhatian serius, seperti meningkatnya pergaulan bebas di kalangan generasi muda, penyalahgunaan narkoba, hingga masih adanya anak-anak yang putus sekolah.
Menurut Syafril, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik dan infrastruktur, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan moral dan akhlak masyarakat serta penguatan peran tokoh agama dalam kehidupan sosial.
Pada kesempatan itu, Fraksi PPP juga meminta pemerintah daerah memastikan orientasi belanja daerah lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat dibanding kebutuhan birokrasi.
Fraksi PPP mendorong agar pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan menjadi prioritas utama dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.
“Harus ada semangat afirmasi yang kuat untuk memprioritaskan kegiatan yang langsung dirasakan oleh masyarakat Limapuluh Kota,” tutup Syafril mewakili anggota Fraksi PPP, yakni Taufik Hidayatullah Ihsan dan Pen Yul Hasni. (Ady)
