Payakumbuh, Cipeh.id – Penarikan uang parkir di halaman kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh saat gelaran Indonesia’s Horse Racing Merdeka Cup 2026 menjadi sorotan. Juru parkir di lokasi memungut Rp5.000 dari pengendara sepeda motor dan memberikan kartu ceki atau koa yang dibubuhi stempel mengatasnamakan Pemerintah Kota Payakumbuh.
Temuan tersebut terjadi di kawasan Gelanggang Kubu Gadang, Minggu (23/8/2026). Berdasarkan pantauan di lapangan, pengendara yang memarkirkan sepeda motor di halaman kantor PUPR diminta membayar uang parkir sebesar Rp5.000.
Sebagai bukti pembayaran, juru parkir menyerahkan kartu koa yang disebut dibubuhi stempel Pemko Payakumbuh.
Penggunaan kartu tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai dasar penarikan, pihak yang mengelola parkir, serta status penerimaan uang tersebut.
Salah seorang juru parkir di lokasi menyebut aktivitas parkir tersebut merupakan tanggung jawab Dinas PUPR, bahkan mengaitkannya dengan Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Muslim.
Namun, ketika dikonfirmasi, Muslim membantah mengetahui adanya aktivitas penarikan parkir tersebut. Ia mengatakan dirinya sedang berada di luar kota dan menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak diperbolehkan.
Muslim juga menyebut telah menegur atau memarahi pihak yang melakukan aktivitas tersebut setelah mengetahui adanya penarikan parkir di halaman kantor PUPR.
Sementara itu, Panitia Pelaksana Indonesia’s Horse Racing Merdeka Cup 2026, Mardion Fernandes, mengatakan pihak panitia tidak menyediakan fasilitas parkir di dalam area instansi pemerintah. Menurutnya, persoalan parkir diserahkan kepada pemuda setempat.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, belum memberikan keterangan terkait langkah pemerintah daerah menyikapi penggunaan halaman kantor pemerintah sebagai lokasi parkir berbayar, termasuk mengenai penggunaan karcis atau kartu koa yang disebut membawa stempel Pemko Payakumbuh.
Persoalan tersebut kini menyisakan sejumlah pertanyaan, terutama mengenai siapa pihak yang mengelola parkir, dasar pemungutan Rp5.000, legalitas karcis yang diberikan kepada pengendara, serta ke mana uang hasil pungutan tersebut disetorkan.
Untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran administrasi maupun dugaan penyalahgunaan kewenangan, persoalan ini perlu ditelusuri oleh pihak berwenang, termasuk Inspektorat dan instansi terkait, dengan mengedepankan pemeriksaan terhadap bukti karcis, pihak pengelola, serta aliran dana hasil pungutan. (***)
