Limapuluh Kota, Cipeh.id — Ratusan masyarakat dari berbagai Kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota ikuti/hadiri Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan Pertanian, yang digelar Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Wirman dt. Pangeran, di kediamannya di Jorong Koto Malintang Nagari Balai Panjang Kecamatan Lareh Sago Halaban, Jumat 13 Maret 2026.
Sosialisasi yang digelar Politisi Partai PPP
Daerah Pemilihan (Dapil) V yang meliputi Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota itu, merupakan Sosialisasi yang kesekian kalinya digelar. Selain dihadiri masyarakat dari berbagai Jorong, juga hadir tokoh masyarakat, serta Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat, dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Dalam sambutannya, Politisi Partai PPP itu mengapresiasi kehadiran masyarakat dalam Sosialisasi Perda (Sosper) yang digelar.
” Terima kasih dengan kehadiran masyarakat dan banyak pihak yang antusias mengikuti Sosialisasi Perda yang digelar bersama Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat,”ucapnya.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota itu juga menambahkan, Sosialisasi Perda yang digelar diharapkan dapat terus meningkatkan pengetahuan masyarakat serta menjadi ajang Peningkatan sillaturahmi.
” Mudah-mudahan Sosialisasi ini juga terus meningkatkan sillaturahmi kita, mohon maaf lahir dan batin.”tutupnya.
Wirman juga menyoroti harga Gambir yang terus anjlok, sehingga ia mendukung rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) yang akan mendirikan pabrik Gambir di Sumatera Barat.
” Tentu kita dukung rencana Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian yang akan membangun pabrik Gambir di Sumatera Barat sebagai bagian untuk meningkatkan pendapatan petani.”tutupnya.
Sementara Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Barat diwakili Kepala Bidang (Kabid) Tanaman Semusim dan Rempah, Nofriadi, mengatakan bahwa Pertanian merupakan sektor unggulan di Sumatera Barat, sehingga perlu pengaturan dari hulu ke hilir.
” Penduduk Sumatera Barat 5,7 juta jiwa, 60 persen diantaranya bergerak dibidang pertanian. Dari jumlah itu, 50 % pertanian adalah sektor perkebunan. Karena merupakan unggulan, sehingga perlu pengaturan dari hulu hingga hilir,”ucapnya.
Ia juga mengatakan, dengan adanya Perda Nomor 3 tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan Perkebunan, akan mencegah persaingan tidak sehat serta tingkatkan kualitas daya olah.
Ia juga mengatakan, pengolahan Gambir di Sumatera Barat saat ini masih dilakukan secara tradisional, dampaknya produksi rendah.
” Karena masih dilakukan pengolahan secara tradisional, hasil produksi masih rendah, dari 100 Kg daun, hasilnya hanya 3 Kg Gambir. Lahirnya Perda Nomor 3 tahun 2023 didasarkan beberapa hal terkait Tata Kelola Komoditi unggulan yang menyebabkan pendapatan petani minim akibat rendahnya harga jual.
” Lahirnya Perda ini karena diperkebunan ada komoditi unggulan yang diakomodir (kelapa sawit, kakao/coklat, karet serta gambir) yang menyebabkan pendapatan petani minim akibat harga jual rendah,” ucapnya.
Ia juga mengatakan, selain itu latar belakang lahirnya Perda tersebut karena Perkebunan merupakan penyumbang Devisa terbesar, adanya persaingan harga komoditas yang tidak sehat. (**)
