LIMAPULUH KOTA, CIPEH.ID – Pengerjaan pengaspalan jalan di tengah guyuran hujan di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, menjadi sorotan. Menanggapi kejadian tersebut, Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang, meminta perusahaan pelaksana proyek bekerja secara profesional dan tidak mengabaikan ketentuan teknis pekerjaan.
Safni menegaskan, pekerjaan pengaspalan harus memperhatikan kondisi cuaca. Jika situasi tidak memungkinkan, pengerjaan seharusnya dihentikan sementara demi menjaga kualitas dan ketahanan jalan.
“Kita minta perusahaan bekerja profesional, jangan asal-asalan. Kalau kondisi cuaca tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Yang rugi nanti masyarakat karena kualitas jalan tidak bertahan lama,” tegas Safni, Selasa (10/11/2026).
Ia menyatakan, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota tidak akan mentolerir pekerjaan infrastruktur yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Karena itu, Safni telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan proyek di lapangan.
Menurutnya, pengawas maupun konsultan harus menjalankan tugas secara maksimal dan memastikan setiap tahapan pekerjaan sesuai ketentuan. Apabila ditemukan kondisi yang tidak memenuhi persyaratan teknis, pekerjaan harus segera dihentikan.
“Pengawas dan konsultan harus benar-benar ada di lapangan. Kalau memang dilarang, ya harus dihentikan. Jangan dibiarkan jalan terus,” ujarnya.
Safni juga memastikan pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan proyek tersebut hingga selesai.
Ia mengingatkan, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan, tetapi harus mengutamakan mutu agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Kita ingin pembangunan ini berkualitas dan tahan lama, bukan sekadar selesai dikerjakan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Limapuluh Kota, Orlanda, mengatakan pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada kontraktor pelaksana terkait persoalan pengerjaan pengaspalan tersebut.
Melalui surat itu, pihak kontraktor diminta bertanggung jawab penuh terhadap kualitas pekerjaan serta memastikan seluruh pelaksanaan proyek mengikuti ketentuan teknis yang berlaku.
“Kami sudah menyurati pihak kontraktor. Kami minta kontraktor bertanggung jawab penuh atas kualitas pekerjaan dan mematuhi ketentuan teknis yang berlaku,” ujar Orlanda.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan pengawasan berjalan optimal sehingga persoalan serupa tidak kembali terjadi dan kualitas pembangunan jalan benar-benar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. (**)
