LIMAPULUH KOTA, CIPEH.ID – – Pekerjaan rekonstruksi jalan terdiri dari 7 ruas tersebar di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota dengan anggaran senilai Rp 5,1 Miliar lebih bersumber dari anggaran APBD yang dialokasikan untuk TKD di Pemkab Limapuluh Kota dikerjakan oleh CV. Afazza Hanania Jaya (AHJ) ditengarai melabrak ketentuan teknis.
Pasalnya, pekerjaan pengaspalan jalan dengan material hotmix pada ruas Aia Randah – Labuah Malintang (R 127) terekam kamera wartawan dikerjakan saat hujan turun membasahi badan jalan.
Banyak pihak menyebutkan bahwa pekerjaan rekonstruksi jalan yang dilaksanakan saat hujan tersebut dipastikan melanggar aturan teknis.
Anehnya, pihak rekanan pelaksana proyek termasuk pihak pengawas baik dari dinas teknis PUPR Limapuluh Kota ataupun pihak konsultan pengawas yang ditunjuk untuk mengawasi pekerjaan rekonstruksi jalan yang dipercayakan kepada CV. AHJ terkesan tutup mata terhadap pelaksanaan pekerjaan yang diduga telah melanggar aturan teknis yang tertuang dalam kontrak kerja.
“Secara aturan teknis konstruksi rekanan pelaksana proyek tidak boleh melakukan penghamparan campuran aspal panas (hotmix) saat hujan, saat permukaan jalan basah, atau ketika kondisi cuaca tidak mendukung,” ungkap Ketua LSM SPI Bambang yang juga tokoh masyarakat Kecamatan Lareh Sago Halaban berkomentar.
Menurutnya, penghamparan hotmix dalam kondisi basah akan berdampak fatal terhadap kualitas jalan. Daya lekat antara aspal dengan agregat akan berkurang, lapisan aspal mudah terkelupas, retak, dan berlubang dalam waktu singkat. Akibatnya, jalan yang baru dibangun dengan anggaran miliaran rupiah itu diprediksi tidak akan bertahan lama.
“Ini uang rakyat. Kalau dikerjakan asal-asalan seperti ini, yang rugi adalah masyarakat. Pekerjaan rekontruksi jalan yang tidak mengacu pada pelaksanaan teknis ini dikhawatirkan tidak akan bertahan lama. Yang rugi tentu masyarakat padahal anggarannya mencapai Rp 5,1 Miliar,” tambahnya.
Tokoh masyarakat tersebut juga mempertanyakan fungsi pengawasan dari Dinas PUPR Kabupaten Limapuluh Kota dan konsultan pengawas. Seharusnya, pengawas menghentikan pekerjaan saat hujan turun dan memerintahkan rekanan untuk menunda penghamparan hingga cuaca benar-benar mendukung dan permukaan jalan kering.
“Kalau pengawas diam saja, patut dipertanyakan. Apakah pengawas tidak ada di lapangan, atau sengaja membiarkan? Ini harus dievaluasi,” tegasnya.
Masyarakat Kecamatan Lareh Sago Halaban berharap, pihak Dinas PUPR Limapuluh Kota segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan evaluasi terhadap pekerjaan tersebut. Mereka juga meminta agar pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi teknis itu dibongkar dan dikerjakan ulang sesuai ketentuan.
“Kami minta Pemkab Limapuluh Kota, khususnya Dinas PUPR, jangan tutup mata. Lakukan pemeriksaan, jika terbukti melanggar, beri sanksi tegas kepada rekanan,” pintanya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak CV. Afazza Hanania Jaya (AHJ) selaku rekanan pelaksana, pihak konsultan pengawas, maupun Kepala Dinas PUPR Limapuluh Kota belum dapat dikonfirmasi terkait dugaan pelanggaran teknis tersebut meskipun sudah dihubungi lewat telepon dan pesan singkat WhastApp. (**)
