Limapuluh Kota, Cipeh.id — Pengadilan Negeri Tanjung Pati menjatuhkan putusan pidana pengawasan terhadap dua terdakwa perkara penadahan, yakni PA (43) dan DE (38), dalam sidang yang digelar pada Kamis (9/7/2026). Dengan putusan tersebut, keduanya diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan setelah Majelis Hakim menilai telah tercapai pemulihan melalui mekanisme keadilan restoratif.
Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Masing-masing dijatuhi pidana penjara selama lima bulan, namun pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat para terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi selama masa pidana pengawasan selama satu tahun. Selain itu, Majelis Hakim memerintahkan agar kedua terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
Perkara tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim yang diketuai Neli Gusti Ade, S.H., M.H., dengan hakim anggota Oka Pramana Putra, S.H. dan Fanidia Tumanggor, S.H. Sidang pembacaan putusan dihadiri Penuntut Umum Annisa Syahwitri serta para terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya, Arie Alfikri, S.H. dan Fery Wijaya, S.H., M.H.
Majelis Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana pembinaan agar para terdakwa menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya, dan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Hakim juga mengungkapkan bahwa selama proses persidangan telah diupayakan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif sebagaimana amanat Pasal 204 ayat (5) dan ayat (6) KUHAP. Upaya tersebut berhasil dengan tercapainya kesepakatan perdamaian antara para terdakwa dan korban pada 23 Juni 2026.
Dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut, para terdakwa mengakui kesalahan, meminta maaf kepada korban, mengembalikan sepeda motor milik korban, serta membayar biaya perbaikan kendaraan sebesar Rp1.000.000 yang telah diterima oleh korban. Majelis Hakim menilai seluruh kesepakatan telah dipenuhi sehingga telah terjadi pemulihan keadaan semula (restitutio in integrum).
Dalam pembelaannya, penasihat hukum Arie Alfikri, S.H. dan Fery Wijaya, S.H., M.H. menyampaikan bahwa para terdakwa bukan pelaku penadahan profesional yang mencari keuntungan besar. Kendaraan tersebut, menurut pembelaan, hendak digunakan sebagai becak motor untuk mencari barang-barang bekas demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Penasihat hukum juga mengemukakan kondisi sosial ekonomi para terdakwa. Keduanya merupakan kepala keluarga yang masing-masing memiliki tiga orang anak yang masih bersekolah, sementara istri terdakwa DE sedang hamil tua dan segera menjalani persalinan.
Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan tersebut sebagai kondisi personal yang patut diperhatikan dalam penjatuhan pidana, meskipun tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam pertimbangannya, Majelis juga menilai bahwa pemidanaan harus mampu menegakkan hukum sekaligus menyelesaikan konflik dan mendorong perdamaian antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, dengan mengacu pada Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Majelis berpendapat pidana pengawasan lebih tepat diterapkan dibanding pidana penjara yang dijalani secara langsung.
Menanggapi putusan tersebut, penasihat hukum para terdakwa, Arie Alfikri, S.H., menyatakan bahwa putusan ini menunjukkan semakin berkembangnya pendekatan pemidanaan yang mengedepankan pemulihan, tanggung jawab pelaku, dan kepentingan korban.
“Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang komprehensif. Seluruh kerugian korban telah dipulihkan, para terdakwa mengakui kesalahan, meminta maaf, dan korban telah memberikan maaf. Putusan pidana pengawasan ini menjadi bentuk penegakan hukum yang tetap memberikan keadilan, namun juga membuka kesempatan bagi para terdakwa untuk memperbaiki diri tanpa harus kehilangan peran sebagai pencari nafkah bagi keluarganya,” ucapnya. (Ady)
