LIMA PULUH KOTA, CIPEH.ID — Ratusan warga Jorong Kubang Balambak dan Jorong Koto Tinggi, Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, mendatangi Mapolsek Guguak, wilayah hukum Polres 50 Kota, Senin, (21/9/2026) untuk mendampingi kerabat mereka yang dipanggil guna memberikan klarifikasi terkait laporan dugaan pengeroyokan.
Kedatangan warga berlangsung sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka disebut mengantar pihak yang dipanggil penyidik untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut.
Tokoh masyarakat Jorong Kubang Balambak dan Jorong Koto Tinggi, Yoni Putra Datuak Majo Bosa, mengatakan kedatangan masyarakat merupakan bentuk solidaritas terhadap kerabat mereka yang memenuhi panggilan kepolisian.
Menurut Yoni, persoalan tersebut bermula dari polemik mengenai lahan di Jorong Koto Tinggi. Ia menyebut terdapat perbedaan klaim mengenai kepemilikan lahan, di mana pihak pelapor disebut mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya, sementara menurutnya lahan itu merupakan tanah ulayat nagari.
“Keberadaan kami bersama masyarakat Jorong Kubang Balambak dan Koto Tinggi ini merupakan bentuk solidaritas karena ada kerabat kami yang dipanggil pihak kepolisian untuk memberikan klarifikasi terkait laporan dugaan pengeroyokan,” kata Yoni saat berada di Mapolsek Guguak.
Sementara itu, Kapolsek Guguak Iptu Hamrizal membenarkan kedatangan warga dari kedua jorong tersebut. Ia mengatakan warga datang untuk mendampingi pihak yang dipanggil penyidik dan tidak bermaksud menggagalkan ataupun mengintervensi proses penyidikan.
“Memang benar, sekitar pukul 10.30 WIB masyarakat Jorong Koto Tinggi dan Jorong Kubang Balambak datang bersama-sama mengantar saksi terlapor untuk dimintai keterangan oleh penyidik Polsek Guguak,” ujar Hamrizal.
Dalam pertemuan tersebut, kata Hamrizal, perwakilan masyarakat menyampaikan harapan agar persoalan yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
“Kami menyambut baik harapan masyarakat tersebut. Kami akan berupaya mencairkan suasana dan berharap dapat dilaksanakan upaya restorative justice, yang memosisikan hukum pidana sebagai langkah terakhir atau ultimum remedium,” katanya.
Meski demikian, Hamrizal menegaskan kepolisian tetap menjalankan proses penanganan perkara secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Dalam kesempatan itu, perwakilan masyarakat juga mempertanyakan kepastian hukum terkait persoalan kepemilikan lahan yang disebut menjadi latar belakang persoalan antara pihak nagari dengan pelapor.
Menanggapi hal tersebut, Hamrizal menjelaskan bahwa kepolisian memiliki ruang lingkup kewenangan tertentu dalam menangani persoalan hukum.
Menurutnya, apabila persoalan berkaitan dengan sengketa kepemilikan tanah atau tanah ulayat, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme hukum adat maupun peradilan perdata.
“Kami sudah memberikan edukasi terkait ruang lingkup tugas Kepolisian Negara. Untuk sengketa lahan atau tanah, agar dicari penyelesaian melalui hukum adat atau peradilan perdata. Negara pasti hadir untuk memberikan kepastian hukum selama prosedur yang ada dijalani,” jelas Hamrizal.
Hingga saat ini, proses klarifikasi terkait laporan dugaan pengeroyokan tetap berjalan di Polsek Guguak. Sementara persoalan mengenai status dan kepemilikan lahan disarankan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang sesuai dengan kewenangannya. (***)
