Lima Puluh Kota, Cipeh.id – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mendorong percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana serta mengatasi berbagai kendala di lapangan.
Kegiatan monev dipimpin Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, S.I.K., M.Si., bersama unsur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pekerjaan Umum, dan Satgas PRR. Rapat koordinasi turut dihadiri Bupati Lima Puluh Kota, Sekretaris Daerah, BPBD, Bappeda, Dinas PUPR, perangkat daerah terkait, serta perwakilan kementerian dan lembaga.
Berdasarkan hasil evaluasi, realisasi Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi telah mencapai Rp22,03 miliar dari total alokasi Rp135,63 miliar. Sejumlah kegiatan telah memasuki tahap pelaksanaan, sementara sisanya masih berada pada proses pengadaan, perencanaan, reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dan survei lapangan.
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga terus menyinkronkan usulan pendanaan melalui Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan dengan program pemerintah pusat.
Di sektor ekonomi, pemulihan mulai menunjukkan perkembangan positif. Seluruh kolam budidaya perikanan yang sebelumnya terdampak bencana kini telah kembali beroperasi sehingga aktivitas ekonomi masyarakat berangsur normal.
Sementara itu, pemerintah daerah masih menunggu tindak lanjut dari Kementerian Sosial terkait usulan tambahan bantuan sosial bagi 99 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Jaminan Hidup (Jadup) untuk 263 jiwa.
Dari hasil peninjauan lapangan, Satgas PRR mencatat masih terdapat sejumlah infrastruktur strategis yang membutuhkan penanganan segera. Jalan kabupaten di Kecamatan Guguak yang mengalami amblas akibat gerusan Sungai Batang Sinamar akan diperbaiki melalui pendanaan TKD kabupaten dengan dukungan Hibah RR BNPB. Adapun ruas jalan provinsi di Kecamatan Gunuang Omeh menuju Kabupaten Pasaman akan ditangani Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Kemajuan juga terlihat pada pembangunan kawasan relokasi. Lahan relokasi SDN 04 Nagari Koto Tinggi telah memasuki tahap pemadatan. Sementara itu, lokasi Hunian Tetap (Huntap) Terpadu di Kecamatan Gunuang Omeh telah siap dibangun setelah proses sertifikasi lahan rampung.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen membangun 204 unit hunian tetap dari total usulan 233 unit dengan target penyelesaian pada 2026.
Satgas PRR menegaskan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi hanya dapat tercapai melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Dukungan pendanaan, percepatan pelaksanaan pekerjaan, serta pengawasan yang optimal dinilai menjadi faktor penting agar seluruh target pemulihan dapat diselesaikan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak. (***)
