LIMAPULUH KOTA, CIPEH.ID — Perlindungan hutan tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Kesadaran dan keterlibatan masyarakat hingga tingkat jorong dinilai menjadi kunci untuk mencegah kerusakan hutan sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat di sekitarnya.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Wirman Pangeran, saat menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Hutan di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, Minggu (9/8/2026).
Sosialisasi yang berlangsung selama dua hari, 8-9 Agustus 2026, tersebut diikuti kelompok tani, ibu rumah tangga, serta berbagai unsur masyarakat di sejumlah nagari di Kecamatan Lareh Sago Halaban.
Menurut Wirman, keterlibatan masyarakat dalam menjaga hutan berbasis kearifan lokal dan hukum adat di Sumatera Barat selama ini belum berjalan optimal. Karena itu, keberadaan Perda Nomor 11 Tahun 2015 dinilai penting sebagai landasan sekaligus payung hukum bagi masyarakat yang ikut menjaga kelestarian hutan.
“Peran serta masyarakat di Sumatera Barat dalam memelihara hutan berbasis kearifan lokal dan hukum adat selama ini belum berjalan optimal. Karena itu, diperlukan aturan yang dapat memperkuat peran masyarakat dalam perlindungan hutan,” ujar Wirman.
Ia menjelaskan, partisipasi masyarakat dalam perlindungan hutan dapat diwujudkan melalui sejumlah langkah, mulai dari pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, pemberdayaan masyarakat, hingga pembinaan dan pengawasan.
Sosialisasi perda, lanjutnya, juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak dan peran mereka dalam menjaga kawasan hutan.
“Perda ini kita sosialisasikan kepada berbagai lapisan masyarakat untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berperan serta dalam perlindungan hutan berdasarkan kearifan lokal maupun hukum adat,” katanya.
Menurut Wirman, peran dalam perlindungan hutan tidak hanya dapat dilakukan oleh individu. Keterlibatan tersebut juga dapat berasal dari kelompok masyarakat, lembaga adat, masyarakat hukum adat hingga badan usaha.
Politisi PPP itu menilai kerusakan hutan memiliki dampak yang luas. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan terganggunya ekosistem, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap aspek sosial, politik dan ekonomi masyarakat.
Karena itu, masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, kata dia, tidak semestinya hanya dipandang sebagai pihak yang berpotensi menyebabkan kerusakan. Sebaliknya, mereka harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam upaya perlindungan hutan.
“Secara kultural, Sumatera Barat telah memiliki lembaga adat penjaga hutan yang disebut tuo rimbo. Namun, perannya mulai memudar seiring meningkatnya tekanan kebutuhan dan kepentingan terhadap hutan. Karena itu, diperlukan payung hukum untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang berperan dalam perlindungan hutan,” jelasnya.
Sementara itu, kegiatan Sosper tersebut turut menghadirkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dr. Ferdinal Asmin, S.TP., MP, sebagai pemateri sekaligus narasumber.
Melalui sosialisasi tersebut, pemerintah dan DPRD Sumbar berharap pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hutan semakin meningkat, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat berbasis nagari dan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian hutan di Sumatera Barat. (Ady)
