LIMAPULUH KOTA, CIPEH.ID – Pengerjaan rekonstruksi jalan Aia Randah–Labuah Malintang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota, menuai sorotan. Pasalnya, penghamparan aspal hotmix pada proyek bernilai sekitar Rp5,1 miliar tersebut diduga dilakukan saat hujan turun.
Kondisi ini memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kualitas dan ketahanan jalan yang tengah dikerjakan.
Terlebih, proyek infrastruktur yang menjadi akses penting bagi aktivitas warga, termasuk pelajar, sebelumnya juga sempat terhenti selama hampir dua pekan.
Sorotan tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dan kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Limapuluh Kota, Risman, mengakui bahwa secara teknis pengaspalan saat hujan telah dilarang oleh pihak pengawas maupun konsultan.
“Secara teknis, kami selaku pengawas dan konsultan sudah melarang,” ujar Risman.
Ia mengatakan, pengawas dan konsultan telah turun langsung ke lokasi untuk memastikan panjang ruas jalan yang dilakukan pengaspalan ketika hujan turun pada malam hari tersebut.
Hasil pemeriksaan lapangan nantinya akan ditindaklanjuti dengan surat teguran kepada kontraktor pelaksana.
“Pengawas dan konsultan akan membuat surat kepada kontraktor,” katanya.
Risman juga mengakui bahwa pengaspalan yang dilakukan saat hujan deras berpotensi memengaruhi kualitas pekerjaan. Namun, terkait kemungkinan pembongkaran terhadap bagian jalan yang telah diaspal, ia menyebut hal tersebut perlu melalui pemeriksaan dan penilaian sesuai kewenangan lembaga terkait.
“Kualitasnya tentu tidak bagus. Terkait apakah akan dibongkar, itu BPK yang menentukan,” ucapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Asrul, menyatakan akan turun langsung ke lokasi guna memastikan informasi pengaspalan saat hujan tersebut.
“Kami akan langsung ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut. Jika benar, tentu akan memengaruhi kualitas jalan yang diaspal,” ungkap Asrul.
Selain persoalan teknis pengerjaan, Asrul juga mempertanyakan transparansi informasi proyek. Ia menyoroti minimnya papan informasi kegiatan yang disebut hanya terpasang di satu titik, sementara pekerjaan berlangsung pada beberapa titik ruas jalan.
Menurutnya, papan informasi proyek semestinya tersedia secara jelas agar masyarakat dapat mengetahui besaran anggaran dan informasi pekerjaan yang dilaksanakan.
“Kami berharap ada papan proyek di setiap titik. Kalau saat ini plangnya hanya satu, jadi berapa anggaran di setiap titik pengerjaan ini tidak jelas,” pungkasnya.
Sorotan serupa disampaikan Ketua LSM Sago Peduli Indonesia (SPI), Bambang, yang juga merupakan tokoh masyarakat Kecamatan Lareh Sago Halaban.
Ia menilai penghamparan campuran aspal panas (hotmix) saat hujan, ketika permukaan jalan basah, atau dalam kondisi cuaca yang tidak mendukung, bertentangan dengan prinsip teknis pelaksanaan pekerjaan pengaspalan.
Menurut Bambang, kondisi permukaan jalan yang basah dapat mengganggu daya lekat aspal dengan agregat. Dampaknya, lapisan aspal berisiko lebih mudah terkelupas dan mengalami kerusakan, seperti retak maupun berlubang dalam waktu relatif singkat.
“Secara aturan teknis konstruksi, rekanan pelaksana proyek tidak boleh melakukan penghamparan campuran aspal panas (hotmix) saat hujan, saat permukaan jalan basah, atau ketika kondisi cuaca tidak mendukung,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan fungsi pengawasan dari pihak terkait, baik Dinas PUPR maupun konsultan pengawas yang ditunjuk dalam pekerjaan rekonstruksi jalan yang dipercayakan kepada CV AHJ tersebut.
Bambang mengingatkan, proyek yang menggunakan anggaran negara harus dikerjakan sesuai spesifikasi teknis dan ketentuan dalam kontrak kerja. Sebab, jika kualitas pekerjaan tidak memenuhi standar, masyarakat sebagai penerima manfaat yang akan menanggung dampaknya.
“Ini uang rakyat. Kalau dikerjakan asal-asalan seperti ini, yang rugi adalah masyarakat. Pekerjaan rekonstruksi jalan yang tidak mengacu pada pelaksanaan teknis ini dikhawatirkan tidak akan bertahan lama, padahal anggarannya mencapai Rp5,1 miliar,” tambahnya. (**)
