LIMAPULUH KOTA, CIPEH.ID — Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Limapuluh Kota mengancam tidak akan mengikuti Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat 2026 jika anggaran hibah yang diajukan belum juga direalisasikan.
Ancaman tersebut disampaikan Ketua Harian KONI Kabupaten Limapuluh Kota, Ismail, saat mengikuti hearing bersama Komisi II DPRD Kabupaten Limapuluh Kota di ruang sidang utama DPRD di Kawasan Bukik Limau, Kecamatan Harau, Rabu (12/8/2026).
Ismail mengatakan, persiapan menghadapi Porprov 2026 harus segera dilakukan karena jadwal pelaksanaan yang direncanakan pada 2-14 Oktober 2026 semakin dekat. Sejumlah kebutuhan mendesak antara lain pemusatan latihan atau training camp (TC) atlet serta pengadaan pakaian dan seragam kontingen.
“Kalau anggaran yang diajukan tak kunjung cair, kita tidak usah saja ikut Porprov. Sebab banyak persiapan yang membutuhkan dana, di antaranya TC. Selain itu, pengadaan seragam atau pakaian kontingen juga harus disegerakan,” kata Ismail di hadapan Ketua Komisi II DPRD Limapuluh Kota, Chandra.
Menurutnya, anggaran hibah sekitar Rp5,4 miliar yang telah diajukan juga dinilai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan kontingen. Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pakaian atlet, pelatih, dan lainnya.
Selain itu, sekitar Rp1,2 miliar dialokasikan untuk konsumsi atlet dan pelatih selama pertandingan, Rp1,261 miliar untuk TC atlet, serta sekitar Rp1,2 miliar untuk uang saku atlet dan pelatih.
“Meski begitu, kami akan tetap menggunakan anggaran yang ada. Kami mohon kepada dewan agar disampaikan kepada kepala daerah supaya realisasi anggaran dapat dipercepat,” ujarnya.
Siap Pertahankan Prestasi
Ismail menegaskan, KONI Limapuluh Kota tetap berkomitmen mempertahankan, bahkan meningkatkan, prestasi daerah pada Porprov 2026.
Namun, pihaknya berharap anggaran tersebut dapat dimasukkan dalam anggaran pergeseran dan tidak menunggu perubahan APBD (APBD-P).
“Kami berharap anggaran yang ada dimasukkan ke dalam anggaran pergeseran, bukan dalam APBD-P. Kami khawatir kalau menunggu APBD-P prosesnya cukup panjang karena harus menunggu persetujuan gubernur. Sementara pelaksanaan Porprov sudah Oktober. Inilah yang menjadi kerisauan kami,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Limapuluh Kota, Defrianto Ifkar, menyatakan pihaknya siap memperjuangkan aspirasi KONI. Ia juga memastikan anggaran yang diajukan KONI tidak akan diganggu.
“Kami tidak akan mengusik anggaran yang diajukan. Kami juga akan berupaya agar anggaran tersebut segera dicairkan sesuai aspirasi yang disampaikan KONI,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Hearing tersebut dihadiri dua anggota Komisi II DPRD Limapuluh Kota serta sejumlah pihak terkait, di antaranya pimpinan DPRD, Dinas Pariwisata, unsur keuangan, Dinas Pendidikan, dan instansi lainnya. (***)
