Padang, Cipeh.id– Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut menjadi raihan opini WTP ke-12 secara berturut-turut bagi Kota Payakumbuh, sekaligus menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang berlaku.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun 2025 dari BPK RI Perwakilan Sumatera Barat di Padang, Jumat (29/5/2026). Ia didampingi Sekretaris Daerah Rida Ananda, Asisten III Ifon Satria Chan, Kepala Badan Keuangan Daerah Andri Narwan, Inspektur Syahril, serta jajaran terkait lainnya.
“Alhamdulillah, predikat WTP yang ke-12 berturut-turut ini menjadi bukti bahwa Pemko Payakumbuh fokus dan serius bekerja untuk membangun Kota Payakumbuh menjadi lebih baik,” ujar Zulmaeta.
Menurutnya, capaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Tata kelola yang baik, kata dia, akan berdampak langsung terhadap optimalisasi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras menyusun laporan keuangan berkualitas sehingga memenuhi standar akuntansi pemerintahan.
“Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran, mulai dari Sekda, para asisten hingga seluruh OPD yang telah bekerja keras menghasilkan LKPD yang berkualitas,” katanya.
Selain itu, Zulmaeta turut mengapresiasi tim auditor BPK RI yang selama proses audit memberikan arahan dan masukan konstruktif dalam penyempurnaan laporan keuangan daerah.
Ia berharap prestasi tersebut dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan dan akuntabel.
“Kami berharap capaian ini semakin memperkuat kerja sama seluruh pihak dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, menyampaikan apresiasi atas konsistensi Pemko Payakumbuh yang selalu menyerahkan LKPD tepat waktu setiap tahunnya.
“Payakumbuh termasuk yang cepat menyerahkan LKPD setiap tahunnya. Dengan sudah 12 kali meraih WTP, ini merupakan prestasi yang cukup bagus bagi Kota Payakumbuh,” katanya.
Tidak hanya berhasil mempertahankan opini WTP, Pemko Payakumbuh juga mencatat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan sebesar 83,47 persen, yang merupakan capaian tertinggi ketiga di Sumatera Barat.
“Kami memberikan apresiasi kepada Pemko Payakumbuh karena telah menindaklanjuti rekomendasi dan perbaikan hingga mencapai 83,47 persen,” ungkap Sudarminto.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan internal serta kepatuhan administrasi di seluruh OPD agar kualitas tata kelola keuangan daerah tetap terjaga.
“Pimpinan daerah harus terus mengingatkan setiap OPD agar patuh terhadap administrasi keuangan, selalu mengacu pada aturan yang berlaku, dan disiplin dalam menggunakan anggaran,” pungkasnya. (adv)
